Dasar Hukum Pemerintah Daerah

Dasar hukum pemerintah daerah

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang apa?

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Apa perbedaan mendasar antara UU No 32 Tahun 2004 dengan UU No 23 Tahun 2014?

Ada perbedaan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, urusan pemerintahan hanya terbagi dua yaitu urusan absolut dan urusan konkuren, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 urusan

UU No 23 Tahun 2012 Tentang apa?

UU No. 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat [JDIH BPK RI]

Mengapa UU No 32 Tahun 2004 diganti dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah?

Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah.

UU No 32 tahun 2004 apakah masih berlaku?

Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Apa isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah?

Uraiannya : Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi. Dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomo seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No 1 Tahun 1945 mengatur tentang apa?

UU No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah [JDIH BPK RI]

Apa asas asas Pemerintahan Daerah sesuai UU No 23 Tahun 2014?

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur pada Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas : 1. Kepastian hukum 2. Tertib penyelenggara negara 3. Kepentingan umum 4.

Apa isi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah?

(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Apa isi UU No 35 Tahun 2014?

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 76C UU No 35 Tahun 2014 Tentang apa?

Ibu atau orang tua yang melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap bayinya sendiri, secara khusus dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 80 junto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bagaimana otonomi daerah Menurut UU RI No 9 tahun 2015?

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur tentang apa?

(1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pemerintah daerah terdiri dari apa saja?

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Otonomi daerah pasal berapa?

Dalam UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apa saja kewajiban dari pemerintah daerah 5 contoh?

Sebutkan 5 kewajiban pemerintahan daerah

• melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI.
• meningkatkan kualitas kehdpn masyarakat-mewujudkan keadilan dan pemerintahan.
• meningkatkan pelayanan dasar pemerintah.
• melestarikan lingkungan hidup.
• 5.mengembangkan demokrasi.

Apakah tugas dan wewenang kepala daerah menurut Pasal 25 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004?

Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut: 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 2.

Apa isi undang-undang Nomor 22 Tahun 1999?

(1) Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. (2) Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala, Daerah beserta perangkat Daerah lainnya. Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan Undang-undang.

Apakah isi dari UU Nomor 11 Tahun 2006?

Dalam UU ini diatur mengenai pembagian daerah Aceh dan kawasan khusus. Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota, Kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, Kecamatan dibagi atas mukim, dan Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong.

11 Dasar hukum pemerintah daerah Images